Kategori
Selasa(23/11) Nilai SPBE masih belum optimal di Tata Kelola. Salah satunya di dasar hukum, yang masih belum ada. Tuntutan SPBE, dipacu dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sehingga peraturan SPBE harus mengakomodir perkembangan tersebut.
Persoalan yang lain ialah aturan pusat belum juga diterbitkan. Seperti arsitektur nasional SPBE belum juga diterbitkan. Sehingga terjadi keraguan untuk menunggu atau memulai tata kelola SPBE tanpa mengabaikan aturan pusat.
Usulan penambahan poin Rapergub seperti; manajemen risiko belum dijelaskan, domain layanan perlu ditambahkan dan rencana arsitektur, proses bisnis, layanan dsbnya.
Harapan diadakannya FGD ini ialah untuk semakin memperkaya point dalam peraturan Gubernur tentang SPBE, sehingga dapat menjadi acuan bagi OPD sekaligus Pemkot dan Pemkab di Jawa Tengah.
Persoalan yang lain ialah aturan pusat belum juga diterbitkan. Seperti arsitektur nasional SPBE belum juga diterbitkan. Sehingga terjadi keraguan untuk menunggu atau memulai tata kelola SPBE tanpa mengabaikan aturan pusat.
Usulan penambahan poin Rapergub seperti; manajemen risiko belum dijelaskan, domain layanan perlu ditambahkan dan rencana arsitektur, proses bisnis, layanan dsbnya.
Harapan diadakannya FGD ini ialah untuk semakin memperkaya point dalam peraturan Gubernur tentang SPBE, sehingga dapat menjadi acuan bagi OPD sekaligus Pemkot dan Pemkab di Jawa Tengah.
