Kategori

Senin, 26 Juni 2023, Ruang Rapat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Lt. VI - Pada hari ini, tim penilai evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan berkumpul dalam rapat koordinasi yang berfokus pada pengisian penilaian seleksi dengan mengacu pada bab-bab yang telah ditentukan. Rapat ini bertujuan untuk mengisi penilaian dengan mendetail dan menyeluruh terkait perencanaan, kinerja, inovasi, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Rapat dimulai pukul 09.00 pagi dengan kehadiran anggota tim penilai evaluasi serta perwakilan dari beberapa SKPD terkait, termasuk BKPP Kota Semarang, Inspektorat Kota Semarang, Diskominfo Kota Semarang, dan Bagian Hukum Setda Kota Semarang. Keberadaan mereka menjadi penting dalam memberikan informasi dan data yang relevan untuk mengisi penilaian seleksi dengan akurat.
Pada bagian pendahuluan, peserta rapat memperkenalkan tujuan utama dari penilaian seleksi ini, yaitu untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai perencanaan, kinerja, inovasi, dan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya, mereka membahas bab per bab yang akan menjadi fokus dalam pengisian penilaian seleksi.
Masing-masing bab dibahas secara mendalam, dimulai dari bab perencanaan dan kinerja kecamatan, bab perencanaan dan kinerja pendelegasian kewenangan walikota kepada camat, bab perencanaan dan kinerja pemerintah, inovasi dan pelayanan publik kecamatan, hingga bab penutup. Diskusi intensif terjadi di setiap bab, dengan peserta rapat memberikan masukan, pertanyaan, dan pengalaman terkait dengan setiap aspek yang dievaluasi.
Peran SKPD terkait juga sangat penting dalam rapat ini. BKPP Kota Semarang memberikan informasi terkait hukuman disiplin atau proses penyidikan yang melibatkan lurah/camat, Inspektorat Kota Semarang memberikan informasi mengenai kasus korupsi, hukuman disiplin, atau proses penyelidikan yang melibatkan lurah/camat. Sementara itu, Diskominfo Kota Semarang menilai ketersediaan layanan melalui Ruang Media Pengaduan dan Sosial, serta kreativitas website kecamatan dan kelurahan. Bagian Hukum Setda Kota Semarang memberikan informasi mengenai hukuman disiplin atau proses penyidikan yang melibatkan lurah/camat.
Rapat koordinasi ini memastikan bahwa penilaian seleksi dilakukan secara transparan dan akurat. Lampiran yang mencakup data dukung juga menjadi bagian penting dalam pengisian penilaian. Tim penilai evaluasi mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai kinerja kecamatan dan kelurahan.
Rapat koordinasi berlangsung hingga selesai dengan kesimpulan dan arahan dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Beliau menekankan pentingnya kerja sama antara tim penilai evaluasi dan SKPD terkait dalam memastikan penilaian seleksi yang akurat dan berimbang. Diharapkan bahwa hasil dari penilaian seleksi ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan dan tantangan di tingkat kecamatan dan kelurahan serta memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan dan pengembangan ke depan.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan proses evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan yang objektif dan terperinci. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan bahwa hasil dari penilaian seleksi ini akan menjadi panduan yang berharga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Rapat dimulai pukul 09.00 pagi dengan kehadiran anggota tim penilai evaluasi serta perwakilan dari beberapa SKPD terkait, termasuk BKPP Kota Semarang, Inspektorat Kota Semarang, Diskominfo Kota Semarang, dan Bagian Hukum Setda Kota Semarang. Keberadaan mereka menjadi penting dalam memberikan informasi dan data yang relevan untuk mengisi penilaian seleksi dengan akurat.
Pada bagian pendahuluan, peserta rapat memperkenalkan tujuan utama dari penilaian seleksi ini, yaitu untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai perencanaan, kinerja, inovasi, dan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya, mereka membahas bab per bab yang akan menjadi fokus dalam pengisian penilaian seleksi.
Masing-masing bab dibahas secara mendalam, dimulai dari bab perencanaan dan kinerja kecamatan, bab perencanaan dan kinerja pendelegasian kewenangan walikota kepada camat, bab perencanaan dan kinerja pemerintah, inovasi dan pelayanan publik kecamatan, hingga bab penutup. Diskusi intensif terjadi di setiap bab, dengan peserta rapat memberikan masukan, pertanyaan, dan pengalaman terkait dengan setiap aspek yang dievaluasi.
Peran SKPD terkait juga sangat penting dalam rapat ini. BKPP Kota Semarang memberikan informasi terkait hukuman disiplin atau proses penyidikan yang melibatkan lurah/camat, Inspektorat Kota Semarang memberikan informasi mengenai kasus korupsi, hukuman disiplin, atau proses penyelidikan yang melibatkan lurah/camat. Sementara itu, Diskominfo Kota Semarang menilai ketersediaan layanan melalui Ruang Media Pengaduan dan Sosial, serta kreativitas website kecamatan dan kelurahan. Bagian Hukum Setda Kota Semarang memberikan informasi mengenai hukuman disiplin atau proses penyidikan yang melibatkan lurah/camat.
Rapat koordinasi ini memastikan bahwa penilaian seleksi dilakukan secara transparan dan akurat. Lampiran yang mencakup data dukung juga menjadi bagian penting dalam pengisian penilaian. Tim penilai evaluasi mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai kinerja kecamatan dan kelurahan.
Rapat koordinasi berlangsung hingga selesai dengan kesimpulan dan arahan dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Beliau menekankan pentingnya kerja sama antara tim penilai evaluasi dan SKPD terkait dalam memastikan penilaian seleksi yang akurat dan berimbang. Diharapkan bahwa hasil dari penilaian seleksi ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan dan tantangan di tingkat kecamatan dan kelurahan serta memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan dan pengembangan ke depan.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan proses evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan yang objektif dan terperinci. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan bahwa hasil dari penilaian seleksi ini akan menjadi panduan yang berharga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan.